E-Government Kota Bandung

1. Pengertian

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. 

    E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

2. Ruang Lingkup & Fitur

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

          Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,

contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,

Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B)

        Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G)

         Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

3. Fasilitas E-Goverment

1.     Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2.    Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3.    Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4.    Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce .

4. Lima Negara E-Government Terbaik

Penilaian yang dilakukan oleh United Nation Public Adminstration Network (UNPAN) ini meliputi tiga komponen penilaian, yaitu penggunaan layanan online, infrastruktur telekomunikasi, serta sumber daya manusia, dengan hasil akhirnya adalah indeks eGovernment untuk setiap negara. Awal tahun 2012 ini, UNPAN telah menerbitkan hasil surveinya yang dilakukan sepanjang tahun 2011, dan menghasilkan peringkat kesiapan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi setiap negara. Berikut adalah sepuluh negara dengan indeks eGovernment tertinggi di dunia.

1. Korea Selatan

Sejak tahun 2010 hingga saat ini, Korea Selatan berhasil mencatatkan diri menjadi negara terbaik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Keberhasilan Korea Selatan dalam penerapan eGovernment ini tak lepas dari maksimalnya pemanfaatan website pemerintah, www.korea.go.kr, yang dikembangkan menjadi portal terintegrasi yang memberikan layanan menyeluruh bagi masyarakat.

Dalam portal ini, masyarakat akan sangat mudah mengakses berbagai layanan publik yang mereka butuhkan. Tak hanya layanan dari pemerintah pusat, masyarakat pun akan mudah mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karenanya, tak heran jika Korea Selatan berhasil meraih nilai tertinggi dalam kriteria layanan online yang diberikan oleh UNPAN.

Selain itu, kesiapan masyarakat Korea Selatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor kunci keberhasilan negara ini dalam eGovernment. Salah satu program yang diterapkan pemerintah untuk menumbuhkan budaya digital dalam masyarakat adalah pembangunan Songdo Digital City. Proyek yang merupakan kerjasama pemerintah dan pihak swasta ini berhasil meningkatkan reputasi Songdo sebagai First Digital City in Asia.

2. Belanda

Langkah yang diterapkan pemerintah Belanda dalam penerapan eGovernment dapat dikatakan cukup sederhana. Visi pemerintah negara kincir angin ini dalam penerapan eGovernment adalah efisiensi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam pemanfaatan layanan pemerintah elektronik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terlebih dahulu membangun integrasi back office management system sehingga masyarakat dengan mudahnya dapat mengakses maupun memberikan data melalui satu jalur yang user-friendly.

Pembangunan eGovernment ini dimulai dari pengembangan infrastruktur untuk electronic authentication serta e-identity number baik untuk pribadi maupun dunia usaha. Tak hanya itu, peningkatan konektivitas broadband juga menjadi agenda pemerintah Belanda dalam meningkatkan layanan publik berbasis elektronik ini.

3. Inggris

Senada dengan Korea Selatan, fokus pembangunan eGovernment di Inggris diawali dengan pengembangan portal yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik. Portal yang beralamat di www.direct.gov.uk ini memberikan layanan one stop shop untuk seluruh layanan dan informasi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Selain tersedianya layanan transaksi keuangan antar masyarakat dan pemerintah, portal ini pun meyediakan informasi lowongan pekerjaan secara online yang dilengkapi dengan aplikasi pencarian lokasi bagi para pencari kerja.

Tak hanya itu, portal ini pun menjadi kanal komunikasi pemerintah dan masyarakat. Salah satunya yang terlihat dari halaman e-petition. Dimana, melalui halaman ini, masyarakat dapat mengirimkan petisi secara online tentang sebuah isu yang berkembang sehingga baik pemerintah maupun parlemen akan mudah menanggapi masukan masyarakat ini. Dengan kata lain, portal ini pun berkembangan menjadi tolak ukur transparansi kinerja pemerintah Inggris.

4. Denmark

Keberhasilan Denmark menduduki peringkat ke-empat tertinggi dalam eGovernment index ini sebagian besar dipengaruhi oleh kemampuan individunya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehariannya. Seperti yang disampaikan oleh  Lars Frelle-Petersen, Deputi Direktur Jenderal dan Kepala Digital Task Force Agency for Governmental Management, disitat dari futuregov.asia, bahwa Denmark telah siap untuk menerapkan layanan diri sendiri (self services) yang ditunjukan olehlebih dari 80 persen masyarakatnya telah melakukan hal tersebut.

Selain kesiapan masyarakat, Denmark sendiri telah memiliki master plan untuk menerapkan eGovernment yang diuraikan dalam empat tujuan utama. Pertama, penggunaan kertas baik untuk formulir layanan maupun surat menyurat akan dihilangkan, karenanya masyarakat Denmark akan mendapatkan digital mailbox yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Kedua, peningkatan pertumbuhan perusahaan dengan menumbuhkan bisnis online.

Tujuan ketiga yang ingin dicapai oleh pemerintah Denmark adalah penggunaan teknologi informasi yang bertujuan  untuk kesejahteraan khususnya bagi sekolah publik, rumah sakit, serta rumah perawatan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menargetkan pada tahun 2013 nanti seluruh data yang  berhubungan dengan kesejahteraan tersebut dapat diakses oleh sekolah, rumah sakit, maupun rumamh perawatan di seluruh kota.

Keempat, fokus pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tak hanya berbasis PC saja, tetapi dengan semakin pesatnya pertumbuhan penggunan mobile phone maka seluruh aplikasi layanan publik dapat diakses melalui perangkat mobile. Karena itu, pemerintah akan memberikan fokus pada pengembangan sistem keamanan perangkat mobile.

5. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara yang tidak pernah absen menempati posisi-posisi teratas dalam hal penerapan eGovernment. Pada perhitungan peringkat kali ini, Amerika Serikat mampu menunjukan peningkatan yang cukup pesat pada aspek layanan online-nya.

Salah satu yang terlihat jelas adalah penggunaan jejaring sosial (social network) dalam memberikan informasi maupun interaksi dari pemerintah ke warga negaranya. Salah satu jejaring sosial yang paling sering digunakan adalah facebook, dimana setiap agensi ataupun departemen akan menyebarkan informasi melalui situs ini.

Tak hanya facebook, twitter pun menjadi portal jejaring sosial yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh Amerika Serikat. Bahkan, Presiden Obama pun terlihat sangat aktif berinteraksi dengan warganya melalui situs ini.

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mempublikasikan peringkat EGDI (E-Government Development Index) berdasarkan survei tahun 2016.

Pada tahun ini Indonesia mendapat peringkat ke 116 EGDI, turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2014 yang menduduki peringkat ke 106. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia (peringkat ke-60), Filipina (peringkat ke-71), dan Brunei Darussalam (peringkat ke-83).

E-Government Terbaik di Indonesia

e-Government merupakan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah yang berfungsi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. Hal terkait e-Government meliputi sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor bisnis dan hal lain yang terkait pemerintahan. e-Government diterapkan di setiap lapisan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Dalam prakteknya, sebagan besar provinsi di Indonesia telah menerapkan e-Government. Dari seluruh provinsi yang dinilai e-Government, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan nilai e-Government tertinggi dari tahun 2014 hingga 2015.

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan lima dimensi yaitu kelembagaan, kebijakan, perencanaan, aplikasi dan infrastruktur. Angka penilaian dituangkan dalam skala 0 hingga 4.

Dengan adanya sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menikmati pelayanan publik lebih cepat, efektif dan efisien. e-Government juga diharapkan mampu memberikan transparasi  dan memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

5. Jabar Cyber Province (JCP)

Jabar Cyber Province (JCP) merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengembangkan pelayanan publik di semua level satuan kerjanya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana pengembangannya dalam mewujudkan JCP sebagai media informasi dan komunikasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta kebijakan dalam mengaplikasikan transparansi informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan TIK dalam mewujudkan JCP di Pemkot Sukabumi belum optimal dilaksanakan, sedangkan pada aspek transparansi informasi dilakukan melalui tahapan-tahapan dari pemangku kepentingan menuju agregasi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini terus berupaya untuk meningkatkan peran ICT (Information Communication Technology) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tidak hanya dalam dunia pariwisata, tetapi juga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

"Sejak tahun 2008 lalu, kami, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menginsiasi konsep Jabar Cyber Province sebagai sebuah program yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan insiatif-inisiatif berbasis TIK di provinsi," ungkapnya, Sabtu (22/10/2016).

Jabar Cyber Province dicanangkan dengan tiga target, yaitu:

(1) Menghubungkan secara digital semua instansi pemerintah provinsi,

(2) Melakukan transformasi digital atas proses-proses bisnis pemerintah provinsi,

(3) Meningkatkan e-literacy masyarakat dan penyediaan fasilitas TIK yang terjangkau untuk masyarakat.

6. KONSEP BANDUNG SMART CITY

A.  Pengertian Smart City dan Bandung Smart City

1.  Smart City

Smart City merupakan suatu konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep Smart City ini dimaksudkan untuk mempermudah segala urusan dengan dukungan konektivitas tinggi dari pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Dengan kata lain Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat kota  mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat guna kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan aktivitas secara real time.

2.  Bandung Smart City

Bandung Smart City adalah sebuah konsep kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota. Segala permasalahan kota mulai dari kemacetan, penumpukan sampah, jalan rusak, keadaan kontur tanah suatu daerah, dan lainnya dapat secara real time diketahui dan dicari solusi terbaiknya dengan cepat. Konsep ini pertama kali diterapkan di “Kota Kembang” yang dipimpin oleh Ridwan Kamil Sebagai Walikota Bandung.

B.  Mewujudkan Bandung Smart City

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Smart City sementara dalam tahap proses. Proses untuk membangun Bandung sebagai Smart City membutuhkan waktu lima tahun ke depan. Saat ini pemerintah kota sedang melakukan kajian untuk mempersiapkan Smart City.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu membangun enam unsur dimensi dari Smart City yaitu:

1.  Ekonomi Pintar (Smart Economi)

Smart Economy atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan, jika semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.

2. Lingkungan Pintar (Smart Environment)

Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan system perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan system transportasi, pengembangan perumahan dan permukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur.

3. Mobilitas Pintar (Smart Mobility)

Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak,bagi masyarakat dan public. Menurut undang-undang tentang penataan ruang, mensyaratkan 30 % lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun public. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar.

4. Masyarakat Pintar (Smart People)

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal manusia (human capital) maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.

5. Kehidupan Pintar (Smart Living)

Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

6. Pemerintah Pintar (Smart Governance)

Kunci utama keberhasilan penyelengaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”.

Keenam unsur tersebut merupakan suatu cara untuk mewujudkan Bandung sebagai kota yang berbasis Smart City. Selain dari keenam unsur tersebut yang menjadi prioritas untuk membangun Bandung Smart City yaitu penyesuaian penerapan IT di Kota Bandung. Karena Smart City yang akan diterapkan di Kota Bandung menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi masa kini untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kota Bandung.

C.  Penerapan Konsep Smart City di Kota Bandung

1.   Telah Terdapat 5000 Wifi Disetiap Ruang Public. Pengadaan Layanan Akses Internet Di Ruang Terbuka Publik.

Ruang terbuka publik di Bandung semakin banyak sesuai dengan proker walikota Bandung. Fasilitas internet gratis di ruang terbuka publik akan menarik minat masyarakat kota untuk berkunjung ke tempat tersebut. Salah satu ruang terbuka publik tersebut adalah hadirnya taman di setiap sudut kota.

Dengan demikian, fungsi taman sebagai ruang publik pun akan kembali dengan sendirinya. Fasilitas serupa juga dibangun di tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja dan lainnya. Cara seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses internet meski sedang beribadah. Selain akses penyediaan akses internet di ruang publik,

2.    Aplikasi Panic Button

Cara kerja panic button ini, setelah diunduh dan di install di smartphone, pengguna perlu terlebih dahulu mengisi data pribadi yang akurat disertakan dengan nomor telepon orang terdekat yang bisa dihubungi. Dimana pengguna akan teregister dengan nomor handphone dan dapat melaporkan apapun. Misalnya ada begal, dia tinggal pencet tombol, lalu nanti pesan itu sampai di command center.

Setelah data dan aplikasi terpasang, pemohon bantuan harus memencet 3 kali tombol panik di layar smartphone. Pemohon bantuan akan langsung terlacak di Bandung Command Centre. Lalu polisi di command center akan segera mengirimkan petugas ke lokasi. Kurang dari 3 menit, petugas akan langsung datang.

Selain memencet tombol ‘SOS’ sebanyak 3 kali dari layar ponsel, ke depan PT Telkom Indonesia juga menyediakan tombol khusus yang berfungsi sama. Tombol tersebut cukup dipasang di lubang audio. Tombol tambahan ini rencananya bakal dilempar ke pasaran dengan harga jual sekitar Rp 50.000. Panic button ini kerjasama dengan kepolisian, lebih fokus kepada keamanan. Sebelumnya data handphone diregistrasi terlebih dahulu.

3.   Kartu Bandung Pass atau Smart Card. Untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, pemerintah Kota Bandung akan meluncurkan Bandung Pass atau Smart Card. Kartu multifungsi tersebut di antaranya bisa digunakan warga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.

Sistem diciptakan untuk mempercepat proses pelayanan Pemkot Bandung kepada masyarakat. Kartu ini sangat multifungsi karena bisa digunakan untuk semua kebutuhan warga seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satunya bisa digunakan masyarakat untuk membayar tarif trasportasi seperti angkot, bus, dan lainnya. Smart Card didukung oleh lima bank lainnya, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Mega, Bank BCA, dan Bank BRI. Tahap awal peluncuran Bandung Smart Card ini adalah pengganti alat beberapa jenis pembayaran.

Salah seorang warga saat menunjukan Bandung Smart Card. Kartu tersebut diluncurkan sebagai upaya Pemkot Bandung mengurangi aktivitas transaksi tunai di masyarakat.

Bandung Smart Card merupakan salah satu dukungan kepada Kota Bandung untuk bisa menjadi kota pintar (smart city). Bandung Smart Card baru bisa melayani pembayaran pada electronic gate Trans Metro Bandung, mesin parkir elektronik, vending machine, dan pembayaran di Alfamart.

4.    Sistem penilaian camat secara online, Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung memulai inisiatif open government yang dapat diisi sendiri oleh warga kota.

5.    Sistem pelaporan masalah warga melalui SMS dan aplikasi mobile LAPOR, yang difasilitasi oleh UKP4 (unit kerja di bawah Presiden RI).

6.    Sistem pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) online yang lebih transparan; siapa saja yang mengajukan, siapa saja penerimanya, dan untuk apa dana digunakan.

7.   Aplikasi banjir yang dapat memberikan informasi secara realtime, sehingga petugas di lapangan dapat bekerja tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Aplikasi banjir ini terintegrasi dengan laporan cuaca. Debit air hujan dapat diukur di suatu titik. Tinggal dipantau kalau sensor salurannya merah, berarti ada yang tersumbat.

8.   Pelayanan public lewat jaringan sosial media seperti twitter

9.   Setiap dinas memiliki data digital

10.    Smart goverment dengan mengupgread sistem di pemerintahan dari paper ke paperless dengan sistem informasi yang user friendly

11.    Bandung akan punya kota pintar yang akan dinamai Bandung Technopolis seluas 400 hektar. Kota pintar di Gede Bage itu nantinya akan menjadi prototype penerapan smart city di Indonesia

Semua aplikasi tersebut dapat terus dipantau melalui ruangan Command Center yang tengah disiapkan oleh Pemkot Bandung. Di ruangan tersebut, akan siaga tim stakeholderterkait.

D.  Bandung Command Center,  Langkah Menuju Smart City

Bandung Command Center yang saat ini dimiliki oleh kota Bandung juga merupakan kolaborasi dari berbagai pihak. Bandung Command Center merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kota Bandung dengan IBM dan Lembaga Afiliasi Penelitian Industri (LAPI) ITB.

Saat ini, Bandung Command Center berfungsi sebagai pusat terkumpulnya data-data terkait dengan kebutuhanBandung Smart City. Mulai dari SKPD, data dari masyarakat, sampai data dari internal ke luar, akan dipusatkan di sini. Aplikasi Panic Button Bandung juga terhubung langsung dengan Bandung Command Center.

Sebagai salah satu penunjang misi menuju kota pintar (smart city) Pusat kendali Bandung Command Centre menjadi unsur utama. Di instalasi canggih ini, terdapat dua software dan aplikasi unggulan yakni Media Social Mapping dan Panic Button.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan, Media Social Mapping merupakan software canggih yang dihibahkan oleh pemerintah Norwegia sebagai uji coba. Piranti lunak ini mampu menangkap segala macam percakapan warga di media sosial facebook dan twitter yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik ataupun keluhan-keluhan warga terkait dengan infrastruktur.

Mesin ini bisa mengatract percakapan warga. Dihitung per wilayah per isu masalah. Jika menklik isu macet akan muncul isu macet di kecamatan mana saja. Setelah keluhan-keluhan warga terpetakan sesuai wilayah, Ridwan Kamil bisa langsung mengambil keputusan. Pengalokasian bantuan sumber daya tidak dipukul rata, tapi dijabarkan oleh mapping tadi sesuai pemetaan masalah. Pemkot Bandung mengolah data dan mengambil keputusan manajemen yang akurat. Tanpa Social Media Mapping ini kita hanya mengira-ngira atau menunggu warga complain.

E.  Tujuan Penerapan Konsep Smart City di Kota Bandung

Tujuan penerapan Bandung Smart City ini adalah sebagai solusi dari berbagai permasalahan kemacetan, fasilitas umum yang rusak, penumpukan sampah, mengetahui kondisi tanah yang layak dijadikan lahan pertanian atau lahan mendirikan bangunan.Dalam pertemuan acara Indosat ICT Conference 2.0 "smart ICT for Your Business Succes" yang dihadiri oleh Walikota Bandung di Hotel ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Ridwan Kamil menjelaskan penerapan sistem Smart City bertujuan agar masyarakat bisa saling terhubung, sedangkan dalam pemerintah memiliki kemampuan untuk  IT.

Sejumlah Langkah dilakukan oleh Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung, untuk mewujudkan Smart City telah berjalan baik, yang bertujuan untuk meramaikan tempat publik seperti taman dan tempat ibadah. Penerapan system Smart City di kota Bandung sudah sewajarnya dilaksanakan, agar Kota Bandung bisa menjadi kota yang dikenal di ASEAN bahkan Internasional sebagai kota berlabel Smart city dan bisa menjadi langkah awal bahwa indonesia akan menjadi negara maju.

Untuk menjadikan Bandung sebagai kota berlabel Smart city ini memang perlu membutuhkan waktu dan biaya dalam pengembangannya. oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk yang telah melakukan penandatanganan kerjasama  antara Walikota Bandung, general Manager telkom wilayah Jabar, Binuru, dan Direktur IT solution Startegic Portopolio Telkom, Indra Utoyo.

F.  Manfaat Smart City

·         Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni

·         Dengan digulirkannya Smart City, maka diharapkan Kota Bandung bisa memiliki daya saing tinggi. Sehingga secara otomatis, para investor akan berdatangan untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung.

·         Konsep smart city membuat layanan e-government dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat. Dengan begitu bisa meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi

·         Smart city meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteran masyarakat

·         Masyarakat bisa saling terhubung sedangkan dalam pemerintah memiliki kemampuan untuk  IT

·         Semua perizinan akan dengan cepat dilayani seperti pajak, pendidikan dan kesehatan

G.  Kelebihan dan Kekurangan Bandung Smart City

Penerapan konsep Bandung Smart City ini memiliki kelebihan yaitu, diantaranya adalahsegala permasalahan kota mulai dari kemacetan, penumpukan sampah, jalan rusak, keadaan kontur tanah suatu daerah, dan lainnya dapat secara real time diketahui dan dicari solusi terbaiknya dengan cepat,  masyarakatnya bisa saling terhubung, serta pemerintah dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan warganya dengan bantuan Informasi dan Teknologi.

Bandung yang sejak awal memiliki potensi perekonomian di bidang jasa dan merupakan pusat bakat  dibidang kreatif serta IT (informasi Teknologi) diharapkan (dengan keberadaan Sistem Smart City ) dapat mempunyai kawasan internet yang stabil di pemerintah kota, sambungan internet yang murah di kawasan strategis, serta meningkatnya komunikasi paperless.

Namun penerapan konsep Bandung Smart City juga memiliki beberapa kekurangan yang diharapkan nantinya dapat diatasi agar pengembangan konsep Bandung Smart City dapat berjalan dengan optimal, kekurangan tersebut diantaranya yaitu seperti pada aplikasi mobile Panic Button dalam pelaksanaannya belum ada yang benar-benar nyata, kebanyakan hanya ingin mecoba-coba saja, dan petugas yang merespons panggilan pannic button ini juga tidak beroperasi 24 jam.

7. Bandung Command Center (BCC)

Bandung Command Center (BCC) adalah sebuah gagasan dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai salah satu upaya menjadikan Bandung sebagai kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi . Di samping BCC ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan,  juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik.

Command Center adalah sebuah sistem dimana pengawasan kota cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi komputer, atau sebagai gambaran seperti yang terdapat di film – film Hollywood macam Star Trek . Sementara untuk mengakses info kota, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegarsi ke internet.

Dalam Command Center tersebut terdapat banyak aplikasi yang bisa memonitor keadaan Bandung. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang, di 80 titik di Kota Bandung akan dipasang CCTV dan 50 kendaraan akan dipasang GPS. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detil sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan.

Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan  mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Untuk pelayanan publik, seluruh pelayanan publik di kota Bandung dapat diakses dengan mudah dengan teknologi yang canggih. Seperti mengurus KTP, mengecek perizinan, hingga memonitor kemacetan atau banjir bisa dilakukan pengawasan dan penyebaran informasi secara realtime. Command center ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemkot Bandung.

Untuk membangun proyek IT ini, Pemkot Bandung mencicil dulu sepertiga dari target software 100%. Jika dibandingkan, Singapura mempunyai 1.600 online service, sementara Kota Bandung target 2015 jumlah nya 150.

sumber:

http://www.infobdg.com/v2/bandung-command-center-ruang-kontrol-ala-film-star-trek/

http://sriyanthigeg.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html

https://risdahidayanti20.wordpress.com/2013/03/21/pengertian-e-goverment-manfaat-dan-contoh-e-government-yang-ada-di-indonesia/

https://miratanias.wordpress.com/2014/04/06/sepuluh-negara-dengan-indeks-e-government-tertinggi-bagian-i/

https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/

http://www.detiknas.go.id/2016/11/11/tahukah-kamu-provinsi-dengan-e-government-terbaik/
http://bandung.bisnis.com/read/20161022/82444/562492/jabar-cyber-province-siap-diusung-jadi-basis-layananan-publik
https://www.researchgate.net/publication/296686571_Pengembangan_Jabar_Cyber_Province_sebagai_Media_Informasi_dan_Komunikasi